Menyederhanakan Definisi Sejahtera

Dimana-mana terdengar,
“Kita ingin agar rakyat sejahtera..”
Ukuran sejahtera itu apa ya?
Apakah jika negara sudah melimpah kekayaan dan pembangunannya maka negara itu sudah sejahtera

Apakah IPM yang didefinisikan selama ini dengan parameter tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan de-el-el  itu?

Padahal menurut informasi, ada sebuah kota yang tingkat pendidikannya rendah, pelayanan kesehatan biasa saja, pendapatan masyarakat hanya cukup-cukup saja tetapi nyatanya angka harapan hidupnya tinggi (mencapai 90 tahun)

Bisa toh ya?
Jadi, Kata siapa sejahtera berarti harus tinggal di tempat yang akses kemana-mana mudah,  yang informasi mudah didapatkan..

Lama mencoba mencari jawaban atas definisi..
Akhirnya pada perjalanan umrah kemarin,
Saat itu Agtri pergi dengan pembimbing umrah Bapak Miftah Faridh, seorang ulama yang amat familiar terutama untuk masyarakat di Bandung
Beliau memberikan tausiyah sore tentang sejarah kota Mekah

Dan ada penggalan menarik yang Agtri ingat hingga sekarang tentang do’a Nabi SAW tentang  kota Mekah. Setelah dicari-cari lagi ternyata ada di Qur’an surat Quraisy ayat 3-4, yang bunyinya
” Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan (QS.  Quraisy: 3-4)”

Didalam ayat tersebut, terselip do’a Rasulullah untuk Kota Mekah yaitu agar masyarakatnya bebas dari rasa lapar dan terhindar dari rasa takut

Setelah dipikirkan lagi,
jangan-jangan inilah definisi ‘sejahtera’ yang diidamkan oleh semua orang
ketika kedua hal ini bisa terpenuhi, sebetulnya tidak ada hal yang perlu dikhwatirkan lagi.
Betul tidak??
Sepintas mungkin akan terlihat sepertinya Agtri terlalu menyederhanakan persoalan tentang kesejahteraan ini.

Tetapi, coba kita lihat..

1. Bebas dari “Rasa lapar”
Siapa orang di dunia ini yang bisa tenang ketika rasa lapar menghinggapi?
Tak jarang kejahatan terjadi karena urusan perut. Bahkan bisa jadi hampir sebagian besar  kriminalitas terjadi karena urusan ini. Tidak usah melihat terlalu kompleks, kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ada sebuah nasihat untuk seorang istri untuk menghindari ‘perang atau piring terbang” terjadi yaitu “jangan biarkan suamimu merasa kekurangan makanan, karena akan membuatnya menjadi cepat marah.”
Meski yang disebut dalam ayat ini adalah makanan, namun kesejahteraan juga dikembangkan kepada pemenuhan  kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, kesehatan, pendidikan, distrubis energi (BBM) dan lain  sebagainya. Dengan demikian negara sejahtera adalah negara yang memberi pelayanan kebutuhan dasarnya secara  manusiawi kepada rakyatnya. Seperti pembukaan lapangan kerja, pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis serta akses mendapatkan kebutuhan bahan bakar dengan mudah dan murah. Karena semua kebutuhan itu adalah termasuk kebutuhan dasar hidup manusia.

2. Bebas dari rasa takut
Bebas dari rasa takut ini meliputi banyak hal, takut dari ancaman keamanan maupun takut  lainnya. Takut dari ancaman keamanan menjadi penting, coba kita lihat para wisatawan asing yang takut datang ke Indonesia setelah ada Bom Bali.. Orang-orang takut datang ke China,  Korsel, Kanada setelah ada Flu Babi..  Dan jangan-jangan MU juga batal datang ke Indonesia setelah hotel JW Marriot dan Ritz Carlton (katanya) di bom tadi pagi. Makanya stabilitas keamanan menjadi hal yang menentukan kurs mata uang suatu negara..

So, untuk para pemimpin ataupun siapapun yang peduli dengan kesejahteraan rakyat, paling  tidak ada dua kunci persoalan yang harus ditangani. Dan hal ini sudah terdefinisi di  Al-Qur’an, bebaskan rakyat dari “rasa lapar” dan rasa takut..

*ditulis setelah terkejut mendengar setengah jam yang lalu ada Bom di hotel tempat MU mau menginap.. Rabbi.. Ternyata kami belum bisa menjadi “tuan rumah” yang baik bagi “tamu kami” dan ternyata kami juga masih jauh dari definisi sejahtera yang Engkau sampaikan..

Advertisements

Buah Perjuangan..

Agtriana Leandini..

Isye Susana N..

Dini Adelina..

Meriza..

serta

Ilmah Nahlani…

mempersembahkan

MAKET TAPAK FUNGSIONAL: CAMPUS SPORT CENTRE

img_0992


Inilah foto maket hasil kerja keras selama 4 hari 4 malam  kami


Terima kasih kami ucapkan untuk bantuan semua pihak

terutama kepada

Raudjaers atas kesediaan meminjamkan rumah

(‘afwan jika jadi membuat antunna menjadi tidak nyaman selama beberapa hari karena ‘proyek’ ini)

RP atas bantuan menginspirasi bagaimana teknik pewarnaan maket dll

termasuk ibu2 warung tempat membeli camilan kami

penjual barang2 yang terkait maket

dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu

Nuhun Pisan..


NB: Ibrah yang diambil, kadang ketika mengerjakan penat luar biasa, letih tak terhingga, kantuk yang tak tertahankan.. 4 hari non stop bersama tapak ini.. Tak terbayang Bagaimana saudara-saudara di palestine yang detik per detiknya tegang. karena taruhan dari ketidaksiagaan adalah nyawa.. Tak terbayang bagaimana penat, letih, dan kantuk yang mereka alami.. Rabbi.. hari ini ‘mereka’ masih juga belum menghentikan kekejaman dan penindasan kepada saudara-saudara di Palestine.. Bahkan diindikasikan menyerang dengan jauh lebih parah..

Ikhwah.. jangan lupa, titip do’a di munajat-munajat antum semua..

untuk saudara-saudara kita di Palestine

Kemenangan itu pasti adanya dna akan tiba kepada kita

Semoga kita menjadi bagian dari Pejuang Kemenangan itu..

Evaluasi Rencana, Formalitas atau Kebutuhan?

Sudahkah instrumen-instrumen evaluasi kebijakan mampu menjadi pengendali untuk bisa meminimalisir dampak ‘kebocoran’ pelaksanaan rencana yang ada?

Dengan pesimis dinyatakan sebagai tidak. Kekuatan dari kebijakan yang dibuat tenyata masih belum mampu untuk bisa menjadi kekuatan. Kebijakan yang ada bisa sangat fleksibel jika ada lobi politik didalamnya. Bukan tanpa alasan hal ini dinyatakan, beberapa kasus yang terjadi di Kota Bandung bisa menjadi cerminan bahwa kekuatan hukum bisa dikendalikan oleh kekuatan kepentingan.

Kasus pertama adalah hotel Planet Dago. Pelanggaran terhadap kebijakan yang ada namun akhirnya harus mengalah karena pemerintah malah dituntut balik. Padahal dinyatakan bahwa Hotel Planet telah menyalahi IMB yang diberikan kepada pengembang. IMB No 503.6143/ SI-1876/DISBANG/2004 tanggal 15 Juli 2004 yang hanya memperbolehkan bangunan setinggi empat lantai saja. Padahal, Hotel Planet dibangun dengan enam lantai ditambah kubah.

Pelanggaran lainnya, ketinggian bangunan 46 meter yang semestinya hanya 28 meter. Pelanggaran garis sempadan bangunan yang semestinya 24 meter menjadi 20,2 meter. Izin kamar sebanyak 90 yang semestinya hanya 29. Kemudian, tempat parkir di bawah tanah yang ternyata dirancang untuk karaoke. Kasus yang mulai diungkap tahun 2005 tersebut dan bulan September 2005 masih menanti keputusan dari gubenur ternyata baru bisa terealisasi tahun 2007 dengan sempat terjadi penyegelan setelah sebelumnya pada tahun 2006 sudah ramai akan dilakukan pembongkaran.

Namun, dengan ‘berbagai pertimbangan’ pada tanggal 5 maret 2008 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera (PTUN) Bandung, Jawa Barat (Jabar) memenangkan Hotel Planet yang mengugat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Bambang Priyambodo SH, memutuskan pembatalan terhadap SK Walikota Bandung No 640/2523-Disbang tentang Pembongkaran Lantai lima dan enam Hotel Planet. Hakim juga menyatakan pembatalan terhadap SK Walikota tentang pembongkaran dan penangguhan pembongkaran lantai lima dan enam Hotel Planet, serta membebankan ongkos perkara kepada pihak tergugat sebesar Rp 1.529.000,00. Dan Hotel Planet masih beroperasi seperti biasanya hingga kini dengan mengganti nama menjadi Vue Palace Hotel.

Jika memang peraturan bisa diubah sesuai dengan kebutuhan (kepentingan) maka peraturan bukanlah hukum yang sifatnya mengikat. Dan juga fungsi evaluasi sebagai pengendali jelas tidak bisa bekerja pada kasus ini.

Kasus Hotel Planet ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Dago Butik. Yang juga menjulang diantara bangunan di wilayah Bandung Utara. Nama bangunannya juga tidak mencerminkan penggunaan ruang yang dipakai. Bukan hanya lebih dari empat lantai. Dago butik adalah sebuah apartemen. Paling tidak, dua pembangunan tersebut menjadi cerminan bagaimana ketegasan dan pola evaluasi yang tidak jelas. Oleh karena itu, pembangunan babakan siliwangi menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian banyak pihak termasuk oleh masyarakata yang cukup ‘kapok’ dengan belum tegasnya kebijakan yang diambil atas pembangunan yang dilakukan.

Mekanisme evaluasi yang sudah disusun dengan baik tidak bisa diharapkan banyak untuk bisa menjadi pengikat bagi pelaksanaan dari rencana-rencana yang dibuat. Jika kita kaitkan dengan kondisi ideal dimana evaluasi bisa dilakukan ketika tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Sehingga, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi bisa segera untuk diatas. Tetapi, jika bercermin kembali pada kasus Hotel Planet, evaluasi sebetulnya telah dilakukan di tiga tahap perencanaan namun kekuatan kebijakan yang masih belum bisa mendukung agar rencana bisa sejalan dengan peraturan yang ada. Sehingga, evaluasi yang dilakukan bukan hanya sebagai formalitas namun memang merupakan kebutuhan dan ‘didengarkan’. Mekanisme evaluasi dibuat, dilaksanakan dan diperuntukkan kepada manusia. Agar mekanisme evaluasi tersebut bisa berfungsi baik, manusia sebagai subjek dan objeknya harus bisa menjalankannya secara konsisten.



Wallahu’alam

Kuliah tamu bersama Teknokrat, Birokrat, dan Advokat..

Tadi ada kuliah Teori perencanaan, sebuah mata kuliah yang tidak bisa dilewatkan begitu saja..

Hari ini ada kuliah tamu dari 3 alumni PL

Dari

Teknokrat,

Birokrat,

dan Advokat

Membuka banyak khazanah baru tentang per-PL-an

dan yang menarik tentu saja sesi pertanyaan..

Ada-ada saja pertanyaan dari teman-teman..

Tentang gimana perasaan bapak yang pemilik konsultan jika rencana yang udah capek-capek dibuat ternyata tidak dijalankan

Sampai ke yang benar-benar ‘vulgar’, berapa penghasilan bapak-bapak dalam sebulan?

LSM dari mana itu uangnya? PNS katanya gajinya kecil, KOnsultan banyak ya?

Hahaha

Ada-ada saja

ketiga pembicara unik, dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda..

Hal yang jadi perhatian kami adalah pakaian..

Yang konsultan(teknokrat) pakai dasi.. formil.. maklum,biasa ketemu klien..

Yang dari LSM(advokat) pakai jins, gaya kasual.. menyesuailkan karena sering ketemu beragam jenis orang

Yang dari pemerintahan(birokrat) pakai baju dinas tentunya..


Em…

Apa lagi ya hal menarik tadi,

oh iya.. tentnag pembagian jenis Planner

jadi,ada

The ‘pure blood’ planners => s1, s2 dan S3 nya di PL

The ‘half blood’ planners => S1 nya non PL

The ‘distorted blood’ planners => S1 PL, S2/S3 nya bukan

The ‘mud blood’ planners =>  mengaku planners tapi basic ilmu bukan dari PL 😀

The ‘Squib’ Planners => dari PL tapi nggak bisa apa-apa tentang PL


Jadi inget apa gitu pas baca slide ini, ya, ini merujuk pada istilah di Harry Potter. Ada-ada saja si bapak ini.. Kreatif..


Yang menggebu jelas dari LSM, dan memang, sepkat..

bahwa kita sebagai planner bukan saja merencanakan yang sifatnya ruang saja.

ada komponen berupa manusia yang tidak bisa ditepiskan begitu saja

Pencerdasan terhadap masyarakat sangat amat teramat fundametnal untuk dilakukan